MEASURING THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT POLICY: CONTROLLING LOCAL GOVERNMENT IDLE FUND ; MENGUKUR EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH: PENGENDALIAN DANA IDLE PEMERINTAH DAERAH
Since the end of 2015 the government has established a policy for the conversion of Revenue Sharing Funds (DBH) and / or General Allocation Funds (DAU) in the form of non-cash as an effort to: a) Encourage the management of healthy, efficient and effective APBDs; b) Encouraging optimal and timely absorption of the local budget; and; c) Reducing cash and / or local government deposits in banks by an unnatural amount. This study is intended to determine the effectiveness of the implementation of the policy, especially in an effort to reduce cash and / or local government deposits in banks in an unnatural amount. ; Sejak akhir 2015 pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk konversi Dana Bagi Hasil (DBH) dan / atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk non tunai sebagai upaya untuk: a) Mendorong pengelolaan kesehatan, APBD yang efisien dan efektif; b) Mendorong penyerapan anggaran daerah secara optimal dan tepat waktu; dan; c) Mengurangi uang tunai dan / atau deposito pemerintah daerah di bank dengan jumlah yang tidak wajar. Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam upaya mengurangi uang tunai dan / atau deposito pemerintah daerah di bank dalam jumlah yang tidak wajar.